Politik Kebijakan Agama di Indonesia

Di Negara kita Indonesia, sebenarnya banyak sekali agama di Indonesia, yang kemudian popular disebut dengan aliran kepercayaan. Di Indonesia, Negara terlalu banyak mengintervensi keyakinan masyarakatnya. Negara mendefenisikan agama sesuai dengan kedendak mereka, sehingga kepercayaan-kepercayaan yang tidak memenuhi kriteria tidak bisa diakui sebagai agama resmi. Sehingga muncul istilah agama resmi dan tidak resmi.

Agama resmi adalah agama yang diakui Negara, ada hal yang harus dipenuhi oleh sebuah kerpercayaan/agama untuk bisa menjadi agama resmi, diantaranya harus mempunyai nabi, mempunyai kitab suci, mempunyai tuhan, dan mempunyunyai umat. Yang paling menarik kalau bicara agama dalam konteks Indonesia adalah cara negara memahami agama. Di tangan negara, agama tidak lagi memiliki muatan teologis atau sosiologis. Agama bukan lagi ”primary form of culture” dimana pertanyaan komprehensif diajukan dan dijawab (Gamwell). Agama juga bukan lagi kategori yang terdiri dari 4C Creed, Code, Cult dan Community. (Swidler dan Mojzes)

Agama dalam pandangan negara adalah kategori politik untuk membedakannya dengan kepercayaan. Agama adalah Ilahi dan kepercayaan adalah budayawi. Agama menjadi instrumen untuk memilah-milah mana yang beragama dan mana yang tidak. Dan akhirnya ada agama resmi dan tidak resmi. Ada agama legal dan ilegal.

Dengan pandangan tersebut terjadi diskrimanasi terhadap agama yang dianggap illegal oleh Negara, semisal dengan adanya kolom agama dalam kartu tanda penduduk, hal ini menjadi masalah bagi mereka yang tidak menganut enam agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi mereka juga akan mendapatkan perlakukan diskriminasi ketika dalam masalah perkawinan, pendidikan, dan hal lainnya yang bersifat administratif.

Sebagai contoh diskriminasi atas hasil dari kebijakan agama di Indonesia, ketika orang penghayat kepercayaan sekolah di sekolah negeri, dalam mata pelajaran agama mereka dipaksakan untuk mengikuti pelajaran agama mainstream yang ada di sekolah, kasus ini terjadi Kec. Undaan Kab. Kudus. Anak-anak orang samin diwajibkan ikut belajar agama Islam, dari tatacara bersuci sampai shalat, hal ini tentu saja bertentangan dengan keyakinan mereka.

Hemat penulis, “pelabelan” Negara terhadap agama “resmi dan tidak resmi” perlu dikaji ulang karena beragamnya kepercayaan yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut syarat akan kepentingan mayoritas agama tertentu.


Cegah Radikalisme lewat Pembauran

Penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan seksual terus merebak akhir-akhir ini. Sejumlah pemuda dan organisasi kepemudaan berupaya membendungnya melalui berbagai kegiatan. Mereka melakukan itu sebagai wujud cinta Tanah Air.
PEMUDA yang tergabung dalam Lembaga Studi Sosial dan Agama (Elsa) Semarang, misalnya, melakukan gerilya untuk menyebarkan wacana pluralisme melalui beragam cara. Pada jagat maya, lembaga yang berdiri sejak 2005 ini memberikan wacana progresif terhadap kehidupan sosial, agama, dan keyakinan. Mereka berupaya membangun masyarakat yang dapat hidup berdampingan tanpa membeda- bedakan agama dan keyakinan.

”Media sosial sangat penting fungsinya saat ini, terlebih propaganda penyebaran paham agama yang radikal dan hasutan untuk membenci pihak tertentu. Celakanya, tidak semua orang bisa membedakan apakah itu fakta atau hasutan,” kata Ubbadul Adzkiya (28), Sekretaris Elsa, ketika ditemui di lembaga yang berlokasi di Perum Bukit Walisongo Permai, Ngaliyan, Semarang, Kamis (19/5).

Elsa secara aktif menjadikan Facebook, Twitter, juga laman website sebagai media edukasi itu. Meski demikian, kajian dan diskusi rutin maupun tematik terkait isu tertentu terus digelar. Setiap kali diskusi, lembaga yang didirikan salah satunya oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah 2009- 2014, Abu Hapsin, ini berupaya untuk menggandeng berbagai kalangan.

Kecurigaan dan tindakan represif yang acap dilakukan sebagian kalangan bermula dari ketidaktahuan mereka kepada kepercayaan itu. Bahkan, menurut pria yang akrab disapa Ubed itu, ketidaktahuan juga dialami oleh aparat penegak hukum.

Pembauran Antargolongan

Upaya lain juga dilakukan melalui pembauran antargolongan masyarakat. Di Kecamatan Undaan, Kudus, misalnya, dalam waktu dekat Elsa bakal menyelenggarakan pelatihan jurnalistik dengan peserta lintas agama dan kepercayaan, termasuk dari kalangan Sedulur Sikep.

Tanpa menggunakan label pertemuan antargolongan, pelatihan diharapkan bisa menjadi sarana pembauran yang intensif bagi warga. Ia mengatakan, Elsa tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga analisis dan pendampingan terhadap isu kebebasan agama dan berkeyakinan. Dalam kurun 2015, Elsa mencatat sedikitnya ada 14 kasus intoleransi di Jawa Tengah.

Empat kasus di antaranya belum selesai. Koalisi Benteng Nusantara di Banyumas Raya, yang berbasis di Kota Purwokerto, adalah kisah lain tentang upaya menjaga keutuhan NKRI dan mencegah paham radikal. Berawal dari kekhawatiran munculnya Islamic State (IS) di Irak dan Suriah, Benteng Nusantara ini didirikan.

Koordinator Benteng Nusantara, Yido Festiono Sudiro, mengungkapkan permasalahan krusial bangsa saat ini, salah satunya adalah semangat kebangsaan di kalangan anak-anak muda dan sebagian generasi tua yang mulai luntur. Komunitas ini juga hadir untuk mengingatkan adanya gerakangerakan yang mengancam keutuhan NKRI.

”Waktu itu, kami prihatin atas isu-isu IS (Islamic State) yang meresahkan sampai ke Banyumas, sehingga ormas dari NU, Muhammadiyah, Pemuda Pancasila (PP), Laskar Merah Putih (LMP) dan beberapa ormas lain bertemu di rumah saya, untuk membuat sikap bersama,” kata Yudo, yang juga Ketua MPC PPBanyumas.

Setelah turun ke jalan dan membuat pernyataan sikap, langkah mereka mulai mendapat dukungan dari pemerintah dan aparat keamanan. Bahkan Kodim 0701 Banyumas sempat memfasilitasi pertemuan di markas militer tersebut, termasuk mengawal saat kelompoknya turun ke jalan maupun menggelar kegiatan seminar dan diskusi.

Menurut Iteng, panggilan akrab Yudo, pihaknya tidak mungkin bergerak sendiri. Perlu ada dukungan dan sinergi dengan elemen lain. Apa yang dirintis dan dilakukan Koalisi Benteng Nusantara ini, diharapkan bisa menjalar dan menular ke elemen-elemen masyarakat yang lain. 

Sumber: Suara Merdeka, 20/5/2016 http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/cegah-radikalisme-lewat-pembauran/

Landasan Teologis Gerakan Islam Transnasional

Oleh: Ubbadul Adzkiya’ dan Moch Chambali

Begitu banyak teks-teks suci agama dijadikan legistimasi gerakan, bagaimana menyikapinya? Riffat Hasan menawarkan jalan yang menarik untuk menjelaskannya, karena fundamentalisme Islam semestinya tentang Islam fundamental, jawaban dari apakan fundamentalisme Islam baik atau buruk didasarkan pada apakah fundamental itu baik?jika iya maka Islam fundamental juga baik begitu juga sebaliknya. 
Islam transnasional merupakan sebuah gerakan Islam yang bergerak di lintas dunia. Transnasional adalah nama lain dari istilah Globalized (globalisasi) Islam, fundamentalisme, Islam kanan, dan Islam radikal. 

Gerakan Islam transnasional merupakan pola gerakan Islam yang mondial yang hendak membenamkan cita-cita Islam di pelbagai dunia . Sedangkan definisi fundamentalisme yang lebih menekankan kepada kewajiban kembali kepada prinsip-prinsip fundamental sebagaimana telah dibincangkan oleh kalangan sarjana, seperti Musa Kailani, Jan Hjarpe dan Leonard Binder.

Pendapat Musa Kailani di dalam karyanya mengartikan fundamentalisme sebagai gerakan sosial keagamaan yang mengajak umat Islam kembali pada prinsip-prinsip Islam yang fundamental dan kembali pada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikan prinsip fundamental tersebut secara positif (berdasarkan doktrin agama).  Sedangkan Jan Hjarpe mendefinisikan fundamentalisme tidak jauh beda  dengan yang telah dikemukakan Musa Kailani. Ia mendefinisikan fundamentalisme sebagai sikap keyakinan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber otoritatif yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan untuk menciptakan masyarakat yang baru.  Ungkapan serupa juga telah dikemukakan oleh 

Leonard Binder dalam bukunya yang berjudul "Religion and Politics in Pakistan” dimana dia menyatakan bahwa fundamentalisme merupakan aliran keagamaan yang bercorak romantis pada Islam periode awal. Keyakinan mereka menempatkan doktrin Islam sebagai sumber doktrin yang lengkap,  sempurna,  dan mencakup  segala macam persoalan. 
Istilah fundamentalisme dalam Islam sering disebut dengan al-Ushuliyyah al-Islamiyyah (fundamentalisme Islam), al-Salafiyyah (warisan leluhur), al-Shahwah al-Islamiyyah (kebangkitan Islam), al-Ihya' al-Islami (kebangunan Islam kembali), al-Badil al-Islami (alternatif Islam).  Namun istilah fundamentalisme bila dikaitkan dengan Islam masih banyak kalangan yang menolak istilah tesebut, karena istilah fundamentalisme berasal dari tradisi kristiani.  

Perjalanan panjang merintis jalan kepada Allah adalah amat rumit dan berliku, sementara apabila tidak memperoleh pembimbing (mursyid) salah-salah bisa tersesat di tengah jalan disebabkan banyak dan beragamnya godaan baik berupa ilusi optik maupun dorongan nafsu syahwat. Proses perjalanan menuju tingkatan hakikat tidak dapat digambarkan melalu logika rasional semata karena pencapaian hakikat itu adalah berupa gugusan pengalaman rohani yang tidak terperikan berupa kenikmatan substansial (syatahat). 

Oleh karena itu semakin terjal jalan yang hendak dilalui maka akan semakin kelu lidah untuk mengilustrasikannya. Menyebabkan seseorang yang semakin dekat dengan Tuhannya semakin sulit untuk menjelaskan gambaran dari pengembaraan tersebut. Itulah yang menjadi faktor utama mengapa untuk melakukan studi perkelanaan spritual diperlukan bimbingan dari seorang yang telah lebih dahulu melakukan perjalanan spiritualitas agama dengan kata lain mereka disebut khalifah.

Kata khalifah banyak terdapat dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an sedangkan yang paling kongkrit adalah pernyataan Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah 30: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa sesungguhnya Aku (Allah) menjadikan di muka bumi khalifah; mereka (malaikat) berkata  apakah Engkau akan menjadikan padanya orang yang akan berbuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah; Ia (Allah) berkata sesungguhnya Aku (Allah) lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari pernyataan ayat di atas kata khalifah sesungguhnya merujuk kepada semua anak Adam yang bernama “manusia”. Kata khalifah tidak dikhususkan untuk menuju kepada seorang pribadi atau kelompok masyarakat tertentu, kitab tafsir jalalain menafsirkan kata Khalifah dengan (يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم ) sedangkan Ibnu Katsir dalam kitabnya lafal khilafah mengandung arti (أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل)  Akan tetapi dalam perkembangan semantiknya, kata khalifah memiliki pengertian khusus. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, menurut komunitas penganut ajaran tarekat, khalifah adalah seorang yang telah memperoleh ijazah dari Imam tarekat untuk meneruskan kepemimpinan, salah satu tugasnya adalah melakukan pembimbingan kepada setiap muslim yang ingin menapaki jalan menuju pencapaian kedekatan kepada Illahi Rabbi melalui tahapan Syari’at, tarekat, hakikat dan ma'rifat.

(Untuk tulisan lengkapnya silahkan masuk pada menu Download)

Ekonomi Islam Indonesia

Perdebatan tentang ekonomi Islam menjadi perhatian yang menarik, termasuk di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Pertemuan Islam dan tradisi juga tidak luput memunculkan banyak perbedaan tentang ajaran-ajaran ataupun dogma yang diyakini masing-masing pemikiran muslim di Indonesia.

Terkait dengan pendapat ekonom muslim yang memisahkan ilmu ekonomi sebagai science dari sistem ekonomi, dan berpendapat bahwa ekonomi berlaku universal dan terlepas dari sistem nilai agama ataupun ideologi apapun. Secara umum pemikiran ekonom muslim tersebut saya sepaham dengan apa yang mereka tawarkan, meski dalam beberapa hal mungkin kita harus mengaskan perlu ada penekanan etika yang islami dalam sebuah perilaku ekonomi.

Tidak hanya Islam yang mempunyai sifat universal, ekonomi Islam hemat penulis mempunyai universalitas sesuai dengan misi Islam rahmatan lil alamin untuk menjadi agama yang memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia, tidak hanya berlaku untuk orang muslim saja. Hal ini menyambut apa yang disampaikan Monzer Kahf bahwa ekonomi Islam dapat digunakan oleh semua kalangan termasuk non muslim, dia juga berpendapat bahwa ekonomi Islam tidaklah harus dilabelkan dalam sebuah nama, semisal dengan ‘Islam’.

Sesuai dengan pendapatnya sebenarnya kita sebagai umat Islam agar tidak terjebak pada simbolistik terhadap sesuatu, namun kita dituntut untuk memahami ‘Islam’ dalam artian yang luas dan mendalam. Kahf juga berpendapat bahwa identitas ekonomi Islam, tidaklah harus selalu disebutkan dengan akhiran “Islam”, menurutnya cukup dengan kata-kata ekonomi saja. Ia beralasan bahwa itu tidak diperlukan oleh agama kita dan begitu juga para sarjana muslim, namun hal ini dengan catatan bahwa jika dalam hal ini kita bisa memimpin baik secara kultural maupun yang lainnya.

Gerakan ekonomi Islam yang begitu masif beriringan dengan gerakan fundamentalis Islam, meski kita kemudian menjustifikasi bahwa itu sebuah yang negatif. Kritik akan gerakan tersebut seperti apa yang dikemukakan Timur Kuran seorang ekonom muslim dari Turki, ia mengatakan bahwa labelisasi termasuk dalam ekonomi tumbuh beriringan dengan kebangkitan fundamentalisme Islam yang tumbuh subur.

Kalau kita melihat fenomena di masyarakat Indonesia terkait dengan perkembangan ekonomi Islam, hemat saya kita sebagai umat Islam jangan sampai kita terjebak pada labelisasi dan favoritisme semata.Yakni karena Islam sebagai mayoritas penduduk di negara kita kemudian dengan spirit Islam kita berusaha untuk melegalkan ekonomi Islam sebagai sebuat sistem yang dipakai.Akan lebih bijak saya kira kalau subtansi dari nilai etika yang dilakukan oleh ekonom sesuai dengan spirit Islam yang memang rahmat untuk semua.